Praktek dana talangan haji terindikasi menjadi penyebab antrean haji makin mengular. Pasalnya, orang yang sebenarnya belum tergolong istithaah, menjadi bisa mendaftar porsi haji karena adanya dana talangan itu. Tentunya hal ini menjadi polemik, sebab, sebenarnya orang yang memanfaatkan dana talangan haji tersebut sebenarnya belum wajib beribadah haji.
Hal ini membuat pemerintah merumuskan beberapa hal terkait status mampu dari calon jamaah haji. Istithaah atau syarat mampu bukan hanya dinilai dari sisi kesehatan jamaah saja, namun juga dari sisi finansial. Orang yang tergolong tak mampu sebaiknya tidak memaksakan diri untuk mendaftar haji dengan dana talangan.
Jika orang yang tidak mampu lantas bisa mendaftar porsi haji, maka orang yang sebenarnya mampu secara finansial akan tergeser haknya. Padahal mereka sebenarnya lebih berhak untuk memperoleh antrean terlebih dahulu karena membayar biaya haji tanpa memanfaatkan dana talangan tersebut.
Dalam diskusi pada Forum Kajian Istithaah Keuangan Haji yang digelar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tentang kemampuan finansial calon jamaah haji yang diselenggarakan pada tanggal 15 - 17 November 2023, Kemenag juga membahas tentang bagaimana mekanisme penyaluran dana manfaat yang akan didapatkan oleh calon jamaah haji yang telah menyetorkan BPIH.
Jika diasumsikan BPIH total adalah sekitar 90 juta rupiah, kemudian jamaah telah menyetorkan sekitar 49 juta rupiah, maka nilai manfaat dari uang haji yang diputar pada sektor yang telah dipilih pemerintah harusnya disetorkan langsung ke rekening calon jamaah melalui Virtual Account (VA). Sehingga pada periode jamaah tersebut akan berangkat, jamaah tinggal menyetorkan sisa dari setoran yang telah dibayarkan jamaah dikurangi nilai manfaat.
Adapun kaitannya dengan dana talangan haji, mereka yang menyetorkan dana haji memakai dana talangan haji dari lembaga keuangan, mereka juga mendapatkan nilai manfaat tersebut. Namun, sebenarnya di waktu yang sama mereka juga harus menyetor angsuran kepada lembaga keuangan, ditambah dengan bagi hasilnya.
Dari uraian di atas, seharusnya calon jamaah haji bisa lebih bijaksana untuk mendaftar haji tanpa menggunakan dana talangan haji karena dapat membuat antrean ibadah haji semakin panjang & tidak sesuai dengan persyaratan haji.
Sistem Digital untuk Mengelola Transaksi Haji Lebih Mudah
Nah, melihat hasil diskusi Kemenag, tentu dengan semakin maju pengelolaan haji di pemerintahan, travel harus bisa mengimbanginya dengan mulai mengadopsi sistem digital. Apabila Kemenag sudah memakai Virtual Account untuk transaksi penyetoran dana manfaat ke rekening jamaah haji, maka Anda juga dapat menggunakan VA untuk pembayaran jamaah ke travel Anda.
Tentunya, adaptasi sistem digital travel umrah & haji akan membantu Anda dalam manajemen transaksi haji mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemberangkatan, manifest jamaah, hingga laporan keuangan.
Alhamdulillah, saat ini sudah ada sistem digital travel Erahajj yang siap mendukung Anda mengakomodir kebutuhan manajemen transaksi haji & umrah dengan sebuah sistem yang lengkap dan terintegrasi. Pembayaran digital melalui Virtual Account juga sudah tersedia, sehingga membantu Anda dalam mengelola pembayaran biaya haji dari jamaah Anda.
Erahajj siap menjadi partner Anda dalam pengelolaan transaksi haji & umrah, karena memiliki fitur yang lengkap serta terus berkembang dari waktu ke waktu. Erahajj berkomitmen untuk selalu berinovasi, sehingga travel Anda akan terus berkembang.
Segera berlangganan Erahajj untuk manajemen haji & umrah yang lebih rapi, mudah dan efisien!
